ARTIKEL FAVORIT EDISI
 Koperasi Pertanian
 Koperasi di Majalengka
 Tambah Modal
DAERAH
Membangun Kejayaan Koperasi Banten
Sibolga Punya Koperasi Berprestasi
Usp Jadi Andalan Primkopal Juanda
‘jihad’ Melawan Praktik Rentenir
DARI PEMBACA
Berharap Pada Kib Ii
Koperasi Di Majalengka
Koperasi Pertanian
Lanjutkan Program Menegkop Lama
Tambah Modal
Wisata Kuliner
FOKUS
>> Ichsanuddin Noorsy, Pengamat Politik Dan Ekonomi Sebatas Kebijakan Lipstik
>> Wirman Shahab, Ketua Puskoppas Dki Jaya Pembinaan Melalui Penyertaan Modal
Melanjutkan Dengan Catatan
Menteri Baru Masalah Lama
Menunggu Gebrakan Menteri Baru
”kami Tidak Mungkin Bekerja Sendiri”
INFO BISNIS
Aneka Produk Dan Jasa
Makanan Dan Minuman
Souvenir Dan Handycraft
KEUANGAN
Menunggu Kredit Murah
KINERJA
Kpri Depag Kabupaten Tangerang Bangkit Setelah Bangkrut Dua Kali
Melayani Guru Madrasah
Prestasi Koapgi Makin Tinggi
KIPRAH
>> Drs. Fx Siman, Ketua Inkopdit Politisi Oke, Praktisi Koperasi Oye
Pengalaman Pahit
LAPORAN KHUSUS
Manisnya Berbisnis Ala Franchise
Menampung Ribuan Tenaga Kerja
Modal Terjangkau Untung Berlipat
Prospek Masih Cerah
LINTAS KOPERASI
Dana Ppmk Kelurahan Cair
Diklat Kud Tuah Sabaya
Kopdit Sangosay Penerima Award
MANAJEMEN
Mari Memberi
MANCANEGARA
Ica Ap Bantu Koperasi Korban Gempa Sumbar
NASIONAL
Ahmad Kanedi: Karena Perempuan Lebih Jujur
Mengapresiasi Peran Daerah Penggerak Koperasi
Target Tercapai Kesedihan Menghampiri
REHAL
Beragam Peluang Di Sektor Riil
SAPA REDAKSI
Sapa Redaksi November 2009
SOSOK
Donna Agnesia Investasi Masa Depan
Parto Patrio Batik Koperasi
SUPLEMEN
Mendongkrak Kepercayaan Pada Koperasi
Menteri Koperasi Dan Ukm Kunjungi Kopnus
Obsesi Bankir Di Koperasi
SWAMITRA
>> Swamitra Berkat Loajanan Makin Bersaing, Makin Untung
TIPS
Proposal Kredit Umkm
TITIK PANDANG
Mandeg
USAHA
Boneka Salma Omset Gede Edukasi Oke
WAWASAN
Urgensi Pemberda Yaan Koperasi-ukm

 
Menteri Baru Masalah Lama
Koperasi dan UKM, masih belum beranjak dari masalah lama. Pelaku ekonomi rakyat ini belum lepas dari belenggu yang menyulitkan langkah ke tingkat perkembangan lebih tinggi. Apakah Menegkop anyar kali ini mampu membereskannya?
Jika Anda termasuk sering menghadiri diskusi atau seminar tentang koperasi dan UKM, niscaya bisa menghapal deretan masalah yang membebani koperasi dan UKM di tanah air. Sebab, apapun temanya, masalah-masalah yang dikemukakan narasumber di seminar, pada intinya sama saja. Cuma, mungkin, cara penyampaian atau su­dut pandangnya yang berbeda.

Tentu saja, narasumber tidak keliru. Kenyataannya, koperasi dan UKM secara umum memang hampir belum beranjak melepaskan diri dari beragam masalah, yang bahkan sudah terdengar klasik. Mulai dari soal majamen yang tidak profesio­nal, kesulitan mengakses sumber mo­dal, sampai ketidakberdayaan da­lam mengakses pasar dan berta­rung dalam ajang persaingan yang kian keras.

Apakah itu berarti menteri-menteri koperasi dan UKM sebelumnya, hanya berdiam diri, tidak menja­lankan program apapun untuk mengentaskan koperasi dan UKM dari masalahnya? Tentu saja, tidak. Kantor Kementerian Koperasi dan UKM di Jl. Rasuna Said, Kuning­an, Jakarta, selalu sibuk. Berbagai program dirancang dan dijalankan. Kalau melihat laporan yang dilansir Kementerian Koperasi dan UKM, banyak kemajuan yang dicapai, baik untuk koperasi maupun UKM.

Namun, koperasi dan UKM tidak berada di alam hampa, yang terbebas dari pengaruh lingkungan. Dinamika perubahan lingkungan yang bergerak makin cepat, menciptakan tantangan tersendiri yang seringkali makin membenamkan koperasi dan UKM pada masalah-masalahnya. Terlebih, di era yang makin mengglobal ini, batas lingkungan menjadi bias, bahkan lenyap sama sekali. Ko­perasi dan UKM di negeri ini, bukan lagi harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri, tetapi juga dengan perusahaan atau produk dari luar negeri.

Di sisi lain, dengan statusnya sebagai kementerian negara, ins­tansi yang bertugas membina dan mengembangkan koperasi ini me­miliki jangkauan yang sangat terbatas, karena tidak mempunyai kaki tangan di daerah seperti masih berstatus departemen. Repotnya la­gi, koordinasi dengan pemerintah daerah seringkali tidak mudah dilakukan.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah terutama tingkat kabupaten atau kota, punya kewenangan yang sa­ngat tingi, termasuk mengabaikan program dari pusat jika tidak sesuai dengan “selera” bupati atau walikotanya. Bahkan, dinas koperasi pun, belum tentu ada di setiap kabupa­ten/kota. Kalau pun ada, ditempelkan pada bidang lain yang kurang relevan.

Maka, sebagai Menteri Negara Koperasi dan UKM yang baru, Syarief Hasan menghadapi tantang­an berat. Sejauh ini, belum ada tanda-tanda langkah gebrakan yang akan diayunkan Menkop dan UKM. Dalam berbagai kesempatan, Syarief Hasan selalu menyatakan, bahwa dirinya akan melanjutkan program yang telah dijalankan menteri sebe­lumnya, Suryadharma Ali. “Ini se­suai dengan arahan Bapak Presiden,” ungkapnya.

Melanjutkan program yang sudah berjalan, memang keputusan yang bijak. Karena , bagaimana pun, sebuah upaya pembangunan, sangat membutuhkan kontinuitas. Sebaliknya, kalau menteri baru —kare­na terlalu bersemangat atau alasan lain— sibuk membuat program baru sambil mengabaikan program lama, malah akan berdampak buruk.

Kendati berniat melanjutkan, bukan berarti pekerjaan Menteri Syarief Hasan menjadi lebih mudah. “Saya akan melakukan beberapa penyempurnaan, terutama menyangkut implementasinya,” ujar Syarief Hasan. Contohnya, penyaluran Kre­dit Usaha Rakyat (KUR), yang ba­nyak dikeluhkan pelaku usaha mikro dan kecil, karena bank pelaksana masih sering meminta jaminan tambahan. “Dalam konsepnya, jaminan itu tidak perlu ada lagi, ka­rena setiap pinjaman sudah dijamin pemerintah,” lanjutnya, “Kita akan duduk bersama dengan bank pelaksana, untuk mencari jalan keluar.”

Ganjalan

Untuk mengefektifkan pelaksanaan programnya, Menteri Syarif Hasan mengaku akan bersinergi dengan berbagai stakeholder terkait. “Saya tidak bisa bekerja sendiri,” tandasnya. Untuk program pengembangan koperasi, tentu saja Kementerian Koperasi dan UKM akan be­kerja sama dengan gerakan koperasi yang diwadahi Dekopin.

Tapi, sayangnya, keadaan Dekopin sedang tidak kondusif, akibat konflik yang berkepanjangan. Kendati Dekopin yang dipimpin Adi Sasono didukung oleh lebih dari 90 persen anggota, melalui Rapat Anggota yang berlangsung pada Maret 2009, sekelompok orang yang ber­ada di kubu Nurdin Halid, tetap saja tidak mau mengakui. Mereka te­guh
berpegang pada pendapat, bahwa Rapat Anggota Sewaktu-waktu (RAS) pada Desember 2005, tidak sah.

Menteri Syarief Hasan ternyata mengatahui soal kerumitan ini. Secara terpisah, ia sudah bertemu de­ngan Nurdin Halid dan Adi Sasono, dan berbicara empat mata. Konon, pada kedua belah pihak, menteri meminta untuk melakukan islah. Tapi, permintaan ini belum ada tanda-tanda terwujud.

Alhasil, pembangunan koperasi ke depan, masih akan menghadapi ganjalan yang sungguh meng­ganggu.
Upload Date 0
Article Counter 53,164

 
POLLING
  
 Polling tidak berhadiah
 0 Responden
 Ditutup
 [ Lihat Semua Polling ]
  
BONEKA SALMA OMSET GEDE EDUKASI OKE
 Boneka, mainan satu ini sudah tidak asing di telinga anak-anak perempuan. Tapi, boneka yang bernuansakan Islam masih jarang ditemukan. Berkat ide Sukmawati ini, produk boneka Salma sukses di pasar dan turut menanamkan makna kesopanan.
Topic: Usaha
ICA AP BANTU KOPERASI KORBAN GEMPA SUMBAR
 Pertengahan Oktober 2009 lalu, Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) baru saja menghadiri Sidang International Co-operatives Alliance Asia Pacific atau ICA AP di Beijing, China. Ketua Umum Adi Sasono, dan Pimpinan Harian Bidang Organisasi dan Kelembagaan Soeryo Bawono didaulat menghadirinya.
Topic: Mancanegara
PRESTASI KOAPGI MAKIN TINGGI
 Dibentuk dengan dana hanya Rp 6,1 juta, dalam waktu delapan tahun, koperasi milik awak pesawat Garuda Indonesia ini, melesat dengan aset Rp 161,72 miliar lebih. Kini Koapgi siap memanjakan karyawannya dengan pengadaan rumah.
Topic: Kinerja
BERAGAM PELUANG DI SEKTOR RIIL
 Judul Buku: 99 Bisnis Modal Rp 10 Juta Penyusun: Indah Ratnaningsih & Nurul Hidayati Penerbit : Penebar Plus+ Tahun Terbit: 2009 Jumlah halaman: 356
Topic: Rehal
MENTERI BARU MASALAH LAMA
 Koperasi dan UKM, masih belum beranjak dari masalah lama. Pelaku ekonomi rakyat ini belum lepas dari belenggu yang menyulitkan langkah ke tingkat perkembangan lebih tinggi. Apakah Menegkop anyar kali ini mampu membereskannya?
Topic: Fokus